Publikasi

Policy brief
Sektor minyak dan gas bumi (Migas) merupakan salah satu sektor industri strategis yang dianggap rentan oleh praktik korupsi. Pandangan tersebut terkonfirmasi…

Policy brief
Publikasi dokumen kontrak dan perizinan di sektor industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas bumi (migas) dan tambang merupakan keharusan. Pertama, hal…

Policy brief
Dokumen “Lifting, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas” merupakan Policy brief yang diterbitkan oleh PWYP Indonesia pada 2018. Materi ini menguraikan isu tata…

Policy brief
Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia tercantum dalam Inpres No. 7/2015 dan Inpres no. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.…

Policy brief
Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia tercantum dalam Inpres No. 7/2015 dan Inpres no. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.…

Policy brief
Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) atas dukungan Ford Foundation menginisiasi program Reversing the Resource Curse (Melawan Kutukan Sumberdaya…

Policy brief
Brief “Korsup KPK dan Penataan IUP Sektor Minerba” memotret bagaimana perjalanan Korsup KPK yang dimulai sejak tahun 2014 hingga saat ini. Awalnya, Gerakan…

Policy brief
Saat ini, krisis energi di Kalimantan Timur adalah hal yang tak terelakkan. Tingkat ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi ( (bahan bakar minyak 71%,…

Policy brief
Koalisi Publish What You Pay Indonesia melihat bahwa UU no. 22 /2001 tentang Minyak dan Gas kurang memberikan daya dorong bagi perkembangan sektor Migas di…

Policy brief
Dokumen “Aliran Uang Haram dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan” merupakan Policy brief yang diterbitkan oleh PWYP Indonesia pada 2016. Materi ini…

Policy brief
Saat ini EITI sedang menyusun sebuah tinjauan strategis untuk memperbaiki standar EITI di masa depan. Salah satu proposal yang diangkat adalah mengenai dorongan…

Policy brief
Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi…

