Transparansi Penetapan Kuota Produksi Batubara untuk Percepatan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia

Pengendalian produksi batubara tidak akan efektif tanpa keterbukaan informasi dan data. Policy brief karya Hasrul Hanif dan Primi Suharmadhi Putri ini menelaah urgensi transparansi dalam penetapan kuota produksi batubara—mulai dari memastikan keselarasan dengan komitmen dekarbonisasi nasional, meminimalkan informasi asimetris, hingga memenuhi standar global seperti EITI, OGP, dan OECD—serta menawarkan rekomendasi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melembagakan transparansi tersebut.

Tambahan dari isi dokumen: Oleh karena itu, mendorong transparansi dalam penentuan kuota produksi batubara menjadi sangat relevan. Transparansi diyakini bisa mencegah praktik penyalahgunaan wewenang dalam penen tuan kuota, mengurangi informasi yang asimetri, dan memungkinkan pengawasan publik serta pemeriksaan yang lebih efektif terhadap kebijakan kuota produksi batu bara. Policy brief ini sekaligus mengidentifikasi masalah dan peluang ser ta menawarkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang dalam melembagakan transparansi dalam penentuan kuota produksi batubara.

Rekomendasi dan implikasi yang ditegaskan dalam teks mencakup: Transisi energi pada saranya bukan se kedar peralihan atau perluasan dari sumber energi berbasis fosil ke sumber energi yang terbarukan. Oleh karena itu, mendorong transparansi dalam penentuan kuota produksi batubara menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang te pat, pemberian insentif, serta penguatan regulasi untuk mendorong keterlibatan mereka dalam agenda transparansi nasional dan internasional.

5 Transparansi diyakini bisa mencegah praktik penyalahgunaan wewenang dalam penen­ tuan kuota, mengurangi informasi yang asimetri, dan memungkinkan pengawasan publik serta pemeriksaan yang lebih efektif terhadap kebijakan kuota produksi batu bara. Sela­ in itu, keterbukaan kuota produksi batubara berguna untuk memastikan proses tersebut selaras dengan target transisi energi nasional. Policy brief ini merupakan kelanjutan dari policy Brief “Optimalisasi Pengendalian Pro­ duksi Batubara dalam Konteks Transisi Berkeadilan di Indonesia”. Bila policy brief sebe­ lumnya menekankan urgensi dan menawarkan strategi untuk mengendalikan produksi batubara maka policy brief ini bertujuan untuk menekankan bahwa pengendalian kuota produksi batubara tidak akan bisa dilakukan secara efektif tanpa adanya keterbukaan informasi dan data. Policy brief ini sekaligus mengidentifikasi masalah dan peluang ser­ ta menawarkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang dalam melembagakan transparansi dalam penentuan kuota produksi batubara.