Tata Kelola, Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan
Oleh Maryati Abdullah, Jensi Sartin, Agung Budiono, Rizky Ananda WSR
Tentang publikasi ini
Pemanfaatan hutan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengambil manfaat dari hutan baik secara langsung maupun tidak. Pada prinsipnya, pemanfaatan hutan melalui berbagai bentuk kegiatan dimungkinkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi pokok hutan sebagai hutan konservasi, lindung dan produksi. Sektor ekonomi kehutanan merupakan industri ekstraktif berbasis hutan dan lahan yang juga merupakan salah satu bentuk degradasi hutan. Untuk itu, tata kelola yang baik mutlak diperlukan agar dapat dipastikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat, serta menghindari eksploitasi berlebihan atas pemanfaatan hutan yang dapat berakibat pada terganggunya keseimbangan lingkungan dan semakin meningkatnya emisi gas rumah kaca.
Buku ini ditulis dan dipublikasikan oleh Publish What You Pay Indonesia sebagai bagian dari komitmen dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif berbasis hutan dan lahan di Indonesia.
Transparansi dan akuntabilitas sektor kehutanan diperlukan untuk memastikan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel, tidak melanggar ketentuan tata guna dan daya dukung lingkungan, serta tidak menjadi arena perburuan rente yang merugikan negara.
Pembuatan buku ini merupakan bagian pelengkap dari kegiatan peningkatan kapasitas stakeholder di tingkat lokal, khususnya organisasi masyarakat sipil, dalam memahami tata kelola dan aliran penerimaan di sektor kehutanan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program SETAPAK yang didukung oleh The Asia Foundation dan didanai oleh United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU).
Program SETAPAK diantaranya bertujuan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca.
Buku ini secara umum berisi tentang pengantar penyelenggaraan dan tata kelola sektor kehutanan di Indonesia; gambaran makro sektor kehutanan; konsep, variabel dan cara perhitungan penerimaan negara sektor kehutanan di Indonesia; dana bagi hasil penerimaan sektor ke