Pokok-Pokok Usulan Masyarakat Sipil untuk RPJMD Jawa Tengah 2018-2023
Tentang publikasi ini
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang dan Pembangunan Jawa Tengah menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan terhadap draft RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) isu utama yaitu : (1) Isu Kelestarian Lingkungan dan Pembangunan Daerah; (2) Isu Tata Kelola Pelayanan Publik; (3) Isu Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas.
Tambahan dari isi dokumen: usunan rencana pembangunan da erah yang baik menjadi suatu keniscaya an untuk terus untuk didorong dan diu payakan. Saat ini, draft RPJMD Provinsi Jawa Te ngah periode 2018 – 2023 sedang digo dok dan dibahas secara intens oleh Pa nitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Te ngah untuk selanjutnya ditetapkan men jadi Peraturan Daerah (Perda). Menjadikan capaian transparansi badan publik dan target badan publik dengan status informatif yang tinggi sebagai indikator kinerja Memiliki dasar penghitungan dalam penentuan pendapatan daerah yang berda sarkan pada ketersediaan dan inventarisasi data potensi pendapatan yang ada, bukan proyeksi tren peningkatan setiap tahun.
Rekomendasi dan implikasi yang ditegaskan dalam teks mencakup: Terhadap isu Kelestarian Lingkungan dan Pembangunan Daerah, masyarakat sipil Jawa Tengah merekomendasikan agar Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023: a. Harus sinkron dengan hasil dan rekomendasi KLHS Pe gunungan Kendeng.
26 Aliansi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang dan Pembangunan Jawa Tengah LBH Semarang | JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) PWYP Indonesia | Pattiro Semarang | LRC KJHAM | Kiara | Walhi Jawa Tengah Fitra Jawa Tengah | KPTS (Komunitas Peduli Transportasi Semarang) FNJT (Forum Nelayan Jawa Tengah) | Yasanti | Yayasan Setara IPPI Jawa Tengah | SPRT Merdeka | PPRBM Solo | PEKKA Jawa Tengah Dr. Mila Karmila, S.T., M.T. (Dosen Planologi Unissula)